name='description'/> Menelaah Budaya ‘Menyalahkan’ | Un-de-fined Cendekia

Pages

Kamis, 20 Februari 2014

Menelaah Budaya ‘Menyalahkan’


Kali ini saya akan sedikit berbagi hasil pengamatan saya mengenai perilaku masyarakat Indonesia (tak terkecuali saya tentunya :)). Barangkali sifat ‘tak ingin disalahkan’ merupakan sifat yang lumrah bagi manusia. Perilaku kita yang ‘semestinya’ sesuai dengan kehendak orang lain pun menjadi salah satu penyebab mengapa terjadi salah-menyalahkan.
Dalam komunikasi, saya mengenal Teori Atribusi Eksternal. Teori ini berasumsi bahwa manusia umumnya cenderung menyalahkan sesuatu atau seseorang ketika menyikapi tuduhan dalam perilaku kita. Sikap ini datang karena manusia menanggapi suatu feedback yang dianggap menyerang dirinya.
Nah, saya akan membahas beberapa ragam fenomena yang belakangan ini saya kira mewakili teori ini. Pasti tahu dong Januari lalu Jakarta diserbu banjir? Saya sedikit prihatin melihat perilaku masyarakat kita yang terus menuntut pemerintah bergerak. Oh ya, saya tahu masyarakat memang memiliki hak untuk meminta haknya terpenuhi. Tapi perilaku menyalahkan pemerintah (keluhan seperti lambatnya pembangunan drainase, dan lain-lain) bukanlah hal bijak. Masalahnya adalah perkara banjir merupakan perkara bersama yang harus dituntaskan secara gotong royong.
Belum lagi ketika masyarakat sudah diberi kesempatan untuk berfikir kreatif dengan penyediaan program nasional oleh pemerintah seperti PNPM Mandiri dan kerja sama Pemerintah dengan BUMN untuk mengembangkan UKM. Mayoritas Masyarakat Indonesia yang bermental PNS hanyalah selalu berkhayal hidup dan mati menjadi pegawai. Mereka tidak mau berfikir kreatif untuk membentuk usaha dengan mempekerjakan masyarakat bukan justru mengemis pekerjaan dengan orang lain. Selain itu masyarakat selalu lupa bagaimana upaya pemerintah dalam mengontrol harga-harga kebutuhan masyarakat di dalam negeri.
Bayangkan saja apabila pemerintah tidak memberi subsidi di sektor perminyakan melalui BUMN nya sudah dipastikan masyarakat menjerit karena tingginya biaya transportasi sehingga mempengaruhi harga-harga bahan pokok. Masyarakat lupa kalau hampir semua bahan-bahan pokok yang ada di pasaran adalah bentuk partisipasi pemerintah dalam melayani masyarakatnya dalam mengawasi serta menekan harga apabila terjadi kenaikan harga yang signifikan akibat ulah oknum-oknum tidak bertanggung jawab.
Agaknya sudah menjadi kebiasaan di Tanah Air, begitu terjadi suatu peristiwa yang menimbulkan korban, yang mengemuka adalah saling menyalahkan. Seperti urut-urutan kancing baju; yang atas salahkan yang lebih bawah, yang lebih bawah menyalahkan yang jauh lebih bawah lagi; sebaliknya suara di tingkat paling bawah itu bisa berteriak ke atas dengan menyalahkan yang di atas itu sebagai atasan yang tidak pernah mengerti apa kesulitan yang dialami di tingkat paling bawah.
Hal yang sama terjadi juga di tingkat horizontal, masyarakat salahkan polisi, salahkan pemerintah, salahkan apa saja, lalu polisi bisa terpancing menyalahkan masyarakat yang tidak ikut memberikan situasi kondusif, dan seterusnya.
Apakah perilaku seperti ini sesuai dengan pedoman kita Pancasila? Kita perlahan harus merenungi, banyaknya bencana yang terjadi adalah tanggungjawab kita bersama. Meskipun banyak faktor yang akan membuat kita menyalahkan pihak tertentu, kehendak untuk melunakkan ego pribadi dan membela kepentingan bersama sepantasnya menjadi prioritas.
Lalu ingat pula prinsip kekeluargaan yang seharusnya kita junjung tinggi. Jika kita terus menerus saling menyalahkan, hakikat persatuan akan terus tergerus dan mati. Bagaimana kita akan mencapai tujuan kita, jika para penggeraknya sendiri tidak berusaha untuk bersatu dan memperbaiki diri masing-masing?
Pertanyaan ini saya kira bisa dijawab dengan: Ayo kita lunakkan ego kita!

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar